Rekomendasi Komnas HAM Mengenai Kasus Pelecehan Seksual yang Melibatkan Eks Kapolres Ngada

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma.

Rekomendasi untuk Penegakan Hukum (Polri):

• Menyelidiki kasus secara transparan dan akuntabel, termasuk mengungkap peran perantara dan penyedia jasa layanan kencan.

• Melaksanakan proses hukum yang profesional dan adil bagi korban, termasuk Fajar Widyadharma dan tersangka lainnya.

• Memberikan kompensasi yang adil kepada korban dan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Rekomendasi untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi):

• Evaluasi dan pengawasan penggunaan media sosial oleh anak-anak, serta pelaporan terbuka kepada masyarakat.

Rekomendasi untuk Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Wali Kota Kupang:

1. Perlindungan komprehensif melalui penyediaan rumah aman, pemeriksaan kesehatan menyeluruh, dan pendampingan psikologis bagi korban anak.

2. Pemenuhan hak pendidikan melalui program penyetaraan dan kelanjutan pendidikan hingga tingkat akhir.

3. Pembekalan psikologis dan pengetahuan bagi orang tua serta keluarga korban untuk mendukung proses pemulihan korban.

Organisasi ini juga menekankan pentingnya keselamatan dan kesejahteraan korban serta perlunya tindakan preventif dan pembinaan yang berkelanjutan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.